Indonsia Terserah, tagar yang viral diperbincangan pengguna
dunia maya. Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Siti
Zunariyah, dalam sebuah artikel berjudul “Indonesia Terserah” yang tayang di Kompas.com 20 Mei 2020, menilai topik ini, viral
sebagai ekspresi kekecewaan dan protes para medis kepada pemerintah dan
masyarakat ditengah kondisi perang melawan pandemi covid 19.
Senada dengan Siti Zunariyah, Direktur Lingkar Mandani
Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti yang saya kutip dari Sindonews.com tegas
mengkritk pemerintah. Ray menilai, tagar Indonesia Terserah, merupakan respons
negatif masyarakat Indonesia atas kinerja pemerintah dalam menanggulangi wabah
corona.
"Bukan saja karena publiknya yang mungkin kurang patuh,
tapi tak jarang malah pokok soalnya adalah elit politik yang seperti tidak satu
pandangan dan suara dalam menjalankan aturan yang dibuat," ujarnya Ray.
Dua pendapat saling bertaut diatas, seakan menjelaskan kepada
publik bahwa Pemerintah seolah ada untuk menghadirkan aturan, tetapi menghilang
saat penerapan aturan dilapangan. Atau bisa dengan kata lain, aturan dibuat
pemerintah hanya untuk rakyatnya, sementara aturan tidak mengikat mereka para
elit pembuat aturan.
Tidak perlu jauh-jauh, intip saja ke laman face book anda,
kegiatan mengumpulkan banyak orang seakan tidak bisa dihindari. Elit negeri ini
rutin bertandang ke desa dengan berbagai tujuan. Ada monitoring sekaligus
terlibat membagi BLT, ada yang katanya monitoring kegiatan belajar sekolah, ada
pelantikan, ada kunjungan kerja, Kunjungan PKK dan lain-lain agenda, yang
rata-rata semua kegiatan para elit itu melibatkan masyarakat.
Untuk menghidari pikiran negatif, saya sempat mengarah kepada
pandangan positif. Kunjungan ke desa adalah sebuah aksi sosial. Mumpung PSBB
berlaku, sehingga menutup ruang perjalanan ke luar Lembata. Tetapi, semakin
kesini, pikiran pikiran awal saya mulai berubah. Saya seperti mencium aroma
politis yang dibungkus dengan aksi kemanusiaan.
Aksi sosial para elit terjepit diantara lipatan celah aturan
pembatasan sosial. Sebuah tindakan yang baku tabrak secara langsung. Disatu
sisi, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial yang salah satunya, menghimbau
agar sedapat mungkin menghidari kegiatan yang melibatkan banyak orang, tetapi pada
sisi yang lain, hadirnya para elit ditengah kampung, membuat sibuk banyak orang
didesa.
Oh... tentu ada (pasti ada) yang beralibi, kan dalam
kunjungan itu, meski melibatkan banyak orang, tetapi selalu dianjurkan untuk
mengenakan masker, ditempat kegiatan sudah disiapkan perlengkapan cuci tangan,
ada penyemprotan desinfektan, sehingga boleh dijamin aman. Benarkah? Sebelum
berpikir benar atau salah saya ajak untuk kita lihat yang ini dulu. Hehehe...
lihat pertanyaan sederhana ini. Siapakah yang membuat aturan pembatasan sosial?
Bukankah itu datang dari pemerintah dan rakyat wajib mematuhinya? Lantas kenapa
sekarang berubah?
Ah, mungkin ini yang diawal saya sebut bahwa, aturan tidak
dibuat untuk pembuat aturan, tetapi hanya semata-mata berlaku untuk rakyat.
Akibat pembatasan sosial, pesta-pesta sebagai sarana
silahturahmi antar keluarga ditiadakan, bahkan arisan keluarga pun mungkin tak
boleh dilakukan. Tetapi warga boleh berkumpul, atau lebih tepatnya dikumpulkan,
karena elitnya berkunjung.
Lha...khan, BLT harus dibagi, dan warga mesti dikumpulkan.
Benarkah? Yah... BLT adalah hak yang wajib diterimakan kepada warga terdampak
covid. Tetapi, tidak harus dengan mengumpulkan mereka. Kegiatan bisa dibalik.
Kades dan perangkatnya yang datangi warga dari rumah kerumah. Dan ini yang
sedang dilakukan oleh daerah-daerah lain diluar Lembata. Aksi-aksi protokoler
birokratis yang lazim berlaku sebelum pembatasan sosial, hendaknya kita
hindari. Jika warga dihadirkan hanya untuk mendengar sambutan, maka sambutan
bisa disampaikan melalui pengeras suara. Maksud saya, biarkan warga mendengar
sambil bekerja dirumah.
Haloo... Jika hanya untuk sebuah monitoring, maka baiknya
memanfaatkan teknologi. Ada beragam aplikasi komunikasi yang mempermudah
kehidupan dijaman canggih ini. Pembatasan sosial tidak berarti, semua kegiatan
terhambat. Hanya media dan caranya berbeda. Rapat-rapat, monitoring pembagian
BLT, pelantikan, ditengah situasi perang covid ini, bisa dilakukan secara
virutal. Memang tidak semua desa di Lembata bisa menggaskes teknologi informasi
ini, karena keterbatasan jaringan telekomunikasi.
Sentuhan fisik secara langsung mungkin tidak terjadi, tetapi
covid bisa menyebar melalui media lain. Saya perhatikan pada foto-foto
pembagian BLT dibeberapa akun pengguna FB. Penyerahan uang BLT disampaikan
langsung oleh elit ke tangan warga. Kasus covid di beberapa belahan dunia,
membuktikan kalau, amplop, dan uang adalah sarana terbaik untuk memindahkan
covid dari satu orang ke orang lainnya.
Artinya, tanpa hadirnya elit, BLT, Pelantikan, dan lain
kegiatan bisa dikoordinir oleh desa. Toh, otonomi sesungguhnya itu ada didesa,
bukan adanya dikecamatan atau kabupaten. Dan saya percaya, kalau Kades dan perangkatnya
mampu melaksanakan semua harapan pemerintah Pusat, hingga pemerintah
Kabupaten.
Miris memang. Himbauan jaga jarak, pembatasan sosial baku
tabrak dengan agenda kunjungan para elit. Padahal fakta terkini menyebutkan
kalau virus kian ganas menyerang secara cepat, merangsek hingga ke pelosok. Penderita
covid dari hari-ke hari meningkat. Di NTT, virus ini berkembang sangat pesat.
Melompat dari deret hitung ke deret ukur. Jika sebelumnya hanya 1 orang
dinyatakan positif corona, sekarang penederita covid di NTT mendekati angka
100. Situasi yang harusnya membuat kita semakin berhati-hati.
Para Medis, Ujung Tombak Yang Pasrah
Saya pernah ulas begini, anggapan bahwa “Para Medis Adalah Ujung
Tombak Melawan Corona”, adalah anggapan yang “SALAH BESAR”. Terbukti, Pernyataan
yang dimula dari bibir sexi elit ini, kemudian terbukti berpengaruh pada cara
padang dan cara tindak setiap kita.
Iya, Para Medis, menurut saya, hanyalah BENTENG PERTAHANAN
TERAKHIR dalam Perang melawan corona. Sesungguhnya yang berada digaris terdepan
adalah kita. Kita sebagai warga dan pemerintah. Ibarat pasukan, kita adalah
pasukan infantri. Orang pertama digaris depan perjuangan.
Prajurit perang beralih, kita hanya berdiri sambil bertepuk
tangan menyaksikan satu demi satu nyawa saudara kita para medis gugur dimedan
tempur. Disaat yang sama, banyak diantara kita termasuk elit negeri, hanya bisa
bilang prihatin, sambil terus mengangkangi aturan pembatasan sosial.
Pandangan awal terhadap para medis itu seperti kita melepas tanggungjawab
memberantas corona. Biar semua tahu, kita dianggap peduli terhadap perang covid maka cukuplah dengan menghimbau, yah...kita menggap cukup sebagai penyemangat
dengan mengatakan, PARA MEDIS ADALAH
UJUNG TOMBAK DALAM PERANG MELAWAN CORONA.
Akh...Perang covid yang sebelumnya adalah murni gerakan
kemanusiaan, perlahan mulai tercium aroma politis.
Tak cuma tanggungjawab memberantas corona yang diserahkan
kepada pada Medis, setelah berdarah-darah dimedan tempur, mereka juga terkena
imbas pemotongan TUKIN dan biaya Jasa Pelayanan.
Tidak saja nyawa diserahkan, para medispun harus rela memberi
sumbangan pada negara dari hasil keringat dan darah yang tercecer dimedan
tempur. Dan mirisnya lagi, kendati tunjangan kinerja dan jasa pelayanan
dipangkas, para medis tidak dibekali dengan Alat Pelindung Diri yang maksimal. Belum
terlihat, kebijakan elit yang berpihak kepada perlindungan nyawa para medis.
Bagaimana mungkin, prajurit disuruh perang, tanpa dilengkapi
dengan senjata yang memadai. Bila mereka adalah tombak, maka lengkapi juga
dengan prisai, bila bedil ditangan mereka, maka baiklah mereka diperisai baju
anti peluru.
Jangan biarkan mereka turun bertempur hanya dengan modal
tepukan tangan dan pujian manis. Pujian dan tepukan tangan, ibarat menghantar
nyawa pada kematian lalu pulang dengan julukan PAHLAWAN.
Wangatoa,
20/05/2020
Yogi Making
