Memotong Tukin, Sama Dengan Membunuh ASN

Yogi Making

(Celoteh Malam Rabu)

Harus diakui kalau defisit APBD adalah sebuah masalah serius, dan perlu dicarikan jalan keluar dengan segera. Dan prinsipnya, pemerintah daerah harus mampu menahan dampak negative dari devisit agar pengaruhnya hanya terjadi di level pemerintahan. Sebab, apabila menjalar hingga ke semua lapisan akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. (ingat! peredaran uang di lembata hanya semata-masa berharap dari APBD)

Langkah menutup defisit seperti menaikkan pajak atau mencari pinjaman bisa saja dilakukan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan langkah ini memang yang anjurkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.

Namun untuk kasus Lembata, menutup defisit yang katanya di rencanakan itu tidak bisa dilakukan dengan pinjaman daerah, apa sebab? Alasannya sederhana, lihat saja, komulatif defisit APBD Kabupaten Lembata melebih komulatif defisit yang di tetapkan menurut PMK. Dan menurut saya, atas alasan komulatif defisit yang melebih angka diefisit yang ditetapkan secara nasional inilah membuat PemKab Lembata seolah pasrah menunggu dana perimbangan, lalu memangkas alokasi anggaran di jajaran Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

Dengan demikian kita harus sepakat kalau tawaran untuk merasionalisasi anggaran dengan memangkas alokasi anggaran di jajaran Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) adalah satu-satunya cara yang untuk sementara dianggap paling tepat. Yah..mau apa? Memang banyak anggaran kita yang tidak Rasional.

Nah..tetapi, topik yang selalu hangat di bahas adalah soal rencana memangkas Tunjangan Kinerja ASN hingga 50 persen. Pertanyaannya adalah apakah cara ini juga bijak? Atau malah justru membuat situasi semakin pelik. Saya mau katakana begini, dengan memangkas anggaran OPD saja sudah berpengaruh terhadap kamajuan pembangunan. Dan sudah pasti ketika peruntukan angaran OPD di perkecil ditambah Tunjangan Kinerja ASN pun dipotong, maka dampak terhadap krisis pembangunan di tahun berikut pasti dialami lembata.

Iya..memang semangat kerja para ASN penting untuk di pacu, toh kita harus jujur mengatakan kalau ribuan PNS di Lembata menerima gaji setiap bulannya tidak dibawah 30 persen gaji pokok, dan kita juga harus jujur mengakui kalau kalangan ASN ini menyandarkan pendapatan mereka hanya semata-mata dari Tunjangan Kinerja (gaji habis di Bank). Tukin adalah cara tepat untuk memacu semangat kerja ASN. Dengan kondisi keunagan yang minim di OPD,   ASN harus di tegaskan, untuk kerja maksimal dan kejar target, (Punishmen dan Reward baru bisa berlaku tahun anggaran berikutnya).

Nah..kalau begitu, maka perlu ada cara lain agar tunjangan ASN tidak di potong. Yah..tentu saya di kesempatan ini pun ingin menawarkan beberapa solusi. Diantaranya, PIM. Yah…biaya PIM untuk tahun ini sebaiknya ditiadakan. Toh..bakalan yang akan berangkat mengkuti PIM ini hanya orang-orang tertentu saja, dan dengar-dengar untuk biaya PIM 1,2,3 dan 4 mencapai milyaran rupiah loh…

Eh…masih ada lagi. itu soal pengadaan kendaraan operasional untuk anggota DPRD yang tiga milyar. DPRD harus rela untuk pangkas juga dong, begitu juga dengan honor perumahan. Eh..kita harus tegaskan kepada meraka pimpian DPRD Lembata bahwa segera tempati rumah dinas. Aneh juga mereka yah…menolak tinggal di rumah dinas, dan hanya mau tinggal dirumah sendiri agar bisa terima sewa? (maksudnya dapat tunjangan perumahan).

Bayangkan saja, hanya untuk tunjangan rumah dinas untuk tiga pimpinan DPRD Lembata mencapai milyaran rupiah pertahun. Jadi Bupati harus tegas, jangan lagi kasih itu tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD.

Solusi menutup defiti lainnya adalah, Pemkab Lembata harus serius untuk memeriksa aset-aset daerah yang salah kaprah, nganggur, dan tidak sesuai peruntukan. Saat ini banyak kendaraan dinas milik pemerintah berpelat merah tidak efektif penggunaannya. Dipakai untuk keperluan di luar urusan dinas, padahal biaya bahan bakar dan perawatan ditanggung oleh negara. Banyak pula kendaraan dinas yang “diputihkan”. Coba perhatikan, ada pejabat yang pakai kendaraan dinas untuk beli kemiri, ada pula yang gunakan untuk cari ubi ke kebun di perbukitan, bahkan ada anak pejabat/ASN yang pelesir bersama kekasihnya dengan kendaraan plat merah.

Untuk tahun ini, di tengah kondisi keuangan daerah yang kritis pengadaan kendaraan dinas/kendaraan operasional harus di batalkan. Kita harus hemat anggaran, apalah gunanya dikasih kendaraan dinas kalau nanti kerjapun asal-asalan, bahkan tidak mencapai target. mental pegawai yang harus diperbaiki lebih dahulu, setelah itu diikuti dengan kebijakan memberi kendaraan dinas. selain itu Bupati dan Sekda harus perhatikan satu hal lagi, kendaraan yang masih layak jangan lagi di putihkan. Biar tetap di merahkan..hehehe…

Sebagai catatan, saya mau katakan bahwa, memotong Tukin ASN, sama saja dengan Bupati dan Sekda membunuh ASN. Dan yakinlah, ketika Tukin benar di potong, maka banyak PNS yang terlambat bahkan malas ke kantor karena harus berjibaku mencari sumber penghasilan lain.

Salam, Yogi Making